Utama

Pengelolaan berbasis KHG sebagai kompromi konservasi lahan gambut dan pemanfaatannya

Jumat, 8 Feb 2019 | 17 Dibaca

Pengelolaan berbasis KHG sebagai kompromi konservasi lahan gambut dan pemanfaatannya

BP2LHK Palembang (Palembang_7/2/2019)_Pengelolaan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah jalan tengah untuk menjembatani antara upaya konservasi dengan  pemanfaatan lahan gambut. Demikian disampaikan Ir. Bastoni, M.Si., peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK Palembang) di ruang kerjanya, pada Rabu (6/2/2019).

Dijelaskan oleh Bastoni, kebakaran di lahan gambut cenderung terus berulang terutama pada setiap musim kemarau. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi lahan gambut yang sudah terdegradasi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan lahan gambut untuk kebutuhan hidupnya.

“Aktivitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran di lahan gambut.  Hal ini diperparah dengan kondisi biofisik lahan gambut yang sudah mengalami subsiden” jelas Bastoni.

Lebih lanjut, Bastoni menjelaskan kegiatan restorasi gambut nasional dilakukan dengan

menggunakan strategi/pendekatan 3R, yaitu rewetting atau pembasahan kembali lahan gambut yang telah didrainase, revegetasi areal gambut yang terbakar  dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat lokal.

“Minimal dalam satu hamparan lahan dapat dilakukan satu pendekatan (1R), yaitu rewetting, revegetasi atau revitalisasi saja, akan tetapi restorasi gambut juga dapat mengintegrasikan pendekatan 2R, yaitu rewetting dan revegetasi, rewetting dan revitalisasi, atau revegetasi dan revitalisasi” jelas Bastoni.

“Akan tetapi, restorasi gambut yang paling lengkap adalah jika dalam satu hamparan lahan dapat diintegrasikan 3 pendekatan sekaligus, yaitu rewetting, revegetasi dan revitalisasi (3R)” lanjutnya.

“ Integrasi strategi 3R dalam satu hamparan merupakan kebutuhan sekaligus tantangan dalam merestorasi lahan gambut terdegradasi. Untuk implementasinya diperlukan pemahaman karakter lahan gambut secara menyeluruh dan rekayasa sosial kelembagaan yang tepat” jelas nya.

Bastoni memaparkan bahwa integrasi 3R ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada lahan gambut terdapat sumberdaya utama, yaitu sumberdaya lahan, sumberdaya hutan dan sumberdaya perairan sehingga apabila ketiga sumberdaya tersebut diintegrasikan maka akan dapat diperoleh pola pemanfaatan lahan terpadu untuk budidaya pertanian, kehutanan dan perikanan  atau yang dikenal dengan agrosilvofishery.

Agrosilvofishery merupakan sistem usaha tani atau penggunaan tanah yang memadukan potensi sumberdaya pertanian, kehutanan dan perikanan dalam satu hamparan lahan. Manfaat ekologi dan ekonomi yang diperoleh dari penerapan pola tersebut adalah pemanfaatan lahan lebih ramah lingkungan karena tidak merubah  ekosistem rawa gambut secara radikal dan tetap mempertahankan sumberdaya awal,  efisiensi pemanfataan lahan, serta diversifikasi komoditi dan pendapatan. Dampak yang diharapkan dari penerapan pola tersebut adalah terbentuknya pola pemanfaatan lahan rawa gambut menetap yang efisien, intensif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Pola agrosilvofishery dapat diterapkan secara intensif atau semi intensif, tergantung dari lokasi, luas lahan dan tujuan pengembangannya” ucapnya.

Lebih lanjut Bastoni menjelaskan bahwa pola agrosilvofishery intensif dapat dikembangkan pada lahan rawa yang dekat dengan pasar, luas lahan 0,25 sampai 0,5 hektar per kepala keluarga (KK). Pola agrosilvofishery semi intensif dapat dikembangkan pada lahan rawa di daerah terpencil dan belum berkembang (desa-desa hutan), luas lahan 1 sampai 2 hektar per KK. Pemilihan jenis komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang akan dikembangkan dalam pola agrosilvofishery harus didasarkan pada kesesuaian lahan dan pasar.

“Integrasi strategi restorasi 3R dan budidaya terpadu berbasis agrosilvofishery merupakan model yang lengkap dan ideal untuk restorasi gambut terintegrasi” tegasnya.

“Dalam banyak lokasi, model ini lebih sesuai dan dibutuhkan untuk pemanfaatan lahan gambut skala rumah tangga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut, hal ini dikarenakan luas lahan yang dibutuhkan hanya berkisar antara 1-2 hektar per KK sehingga akan mendukung pola pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pendapatan dan pencegahan kebakaran” tambahnya.

Sebagai informasi, BP2LHK Palembang bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut telah mengimplementasikan model restorasi gambut integratif pada lahan seluas 8 hektar di Kayuagung, Kabupaten OKI. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun Demplot Pilot Project Restorasi Gambut Terintegrasi berdasarkan hasil litbang dan inovasi BP2LHK Palembang (nsoe**).

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar