Utama

Kunjungan Kerja Ke Sumsel, Menteri LHK: Pemerintah Terus Upayakan Penyelesaian Konflik Tenurial

Kamis, 22 Nov 2018 | 63 Dibaca

Kunjungan Kerja Ke Sumsel, Menteri LHK: Pemerintah Terus Upayakan Penyelesaian Konflik Tenurial

Palembang (BP2LHK Palembang, 22/11)_Dalam rangka persiapan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ibu Siti Nurbaya didampingi oleh Direktur Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Palembang sebagai koordinator wilayah, serta seluruh kepala balai Satker/UPT lingkup Provinsi Sumatera Selatan meninjau langsung lokasi yang akan didatangi Presiden di Taman Wisata Alam (TWA) Puntikayu pada Rabu (21/11).

Di lokasi ini, dijelaskan oleh Menteri Siti Nurbaya, Presiden akan melakukan beberapa agenda, yakni penyerahan bantuan motor angkut getah karet dan 25.000 bibit tanaman karet kepada IUPHHK-HTR, penyerahan bantuan alat pengupas kopi kepada kelompok usaha perhutanan sosial, dan penyerahan Surat Keputusan (SK) hutan Sosial, yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu (25/11/2018).

 “Kalau kita bicara tentang hutan sosial, ini berkaitan dengan konflik tenurial. Nanti kalau bapak presiden kemari, akan diserahkan Keputusan tentang akses hutan sosial seluas 50.000 ha kepada 10.500 KK dari 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang diberikan akses selama 35 tahun” jelas Siti Nurbaya.

Lebih lanjut, menteri LHK ini menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan konflik tenurial yang banyak terjadi. Menteri Siti Nurbaya menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 2,2 juta hektar sudah diberikan untuk akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat dalam skema perhutanan sosial.

“Cita-citanya ada 12,7 juta hektar yang nantinya akan diberikan akses kelola kepada masyarakat, tapi yang sudah selesai baru 2,2 juta hektar. Pekerjaan ini tentunya tidak gampang, mengingat konflik tenurial yang tinggi di lapangan. Saya berharap akhir 2019 ini bisa 3 sampai 4 juta hektar. Ini adalah kerja bersama, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak”, pungkas Siti Nurbaya.

“Sebelumnya Presiden sudah menyerahkan SK hutan Sosial kepada masyarakat di Jawa Barat pada 11 November lalu. Jadi mudah-mudahan bapak Presiden bisa yakin dengan laporan saya sehingga beliau berkenan kemari” tutupnya.

Hutan sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Akses hutan sosial yang dimanfaatkan warga tersebut akan dibina oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yakni pemerintah daerah atau perpanjangan tangan dari pemerintah di area hutan lindung dan hutan produksi. (Soe**)

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar