Utama

Jokowi Ingatkan Masyarakat Tingkatkan Produktifitas Komoditas Hutan Sosial

Kamis, 29 Nov 2018 | 30 Dibaca

Jokowi Ingatkan Masyarakat Tingkatkan Produktifitas Komoditas Hutan Sosial

Palembang (BP2LHK Palembang, 25/11/2018). Presiden RI Joko Widodo hadir di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang untuk menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial secara simbolis ke 10 ketua kelompok tani petani di Sumatera Selatan (Minggu, 25/11/2018). Jokowi hadir beserta istri, Ariana Jokowi, Gubernur Sumatera Selatan beserta istri, Kapolri, dan beberapa menteri kabinet lainnya, seperti Menteri LHK, Menteri BUMN, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. “Kalau ada yang mendatangi tunjukkan saja SK itu, lari semua. Tapi, kalau sudah diberi SK, jangan ditelantarkan, ditanami, jangan tidak ditanami, produktifitas jangan tidak produktifitas. Yang besar saja saya cabut, apalagi yang kecil, harus produktif”, pesan Jokowi kepada petani dari 10 kabupaten dan 1 kotamadya Palembang ini.

Dalam dialognya bersama petani, Jokowi mengharapkan komitmen petani agar kehidupan mereka bisa sejahtera. Petani dari desa Veteran Jaya, Martapura, OKU Timur, Bambang Wahyudi selain berjanji untuk terus mengikuti peraturan di perhutanan sosial ini, juga mengucapkan terima kasih untuk surat keputusan yang dia terima. “Kami sudah menunggu lama untuk ini pak, terima kasih sudah memberi kami ijin untuk berladang, klo bisa ditambah lagi jangka waktu konsesi nya”, ujarnya yang disambut tepukan meriah oleh peserta lainnya.

Sebelum acara penyerahan sk oleh Presiden, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang lebih dulu hadir, membuka acara dengan menjelaskan seluk beluk program perhutanan sosial kepada petani dan undangan yang hadir. Dengan ditemani beberapa pejabat Eselon I KLHK dan beberapa pimpinan perbankan BUMN, Siti Nurbaya menegaskan bahwa program ini program asli dari Presiden Jokowi. “Program ini berbeda dengan program sebelumnya, yang sering disebut Program Pemberdayaan Masyarakat. Program perhutanan sosial yang ini lebih sistematis dan lengkap. Selain diberi akses lokasi, masyarakat juga diberi pendampingan, dan penyuluhan”, jelasnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melaporkan dengan adanya program perhutanan sosial, jumlah kelompok tani di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan adanya peningkatan, saat ini 8.547 kepala keluarga sudah tergabung dalam kelompok tani. Herman Deru juga sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang memposisikan masyarakat sebagai subjek penting dalam pengelolaan hutan, dengan menunjukkan keberpihakannya pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan landasan legal dalam pengelolaan hutan.

Pemerintah targetkan 12,7 juta hektar untuk program perhutanan sosial, saat ini yang sudah direalisasikan sebesar 2,173 juta ha dengan penerima sebanyak 480 ribu kepala keluarga. Dalam acara yang diselenggarakan di Palembang ini, telah diserahkan 60 unit SK dengan perincian 8 unit SK untuk lembaga pengelolaan hutan desa, 38 unit SK untuk pemegang ijiin hutan kemasyarakatan, 11 unit SK untuk pemegang ijin hutan rakyat, dan 3 unit SK untuk pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. 

Program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah ini, dijanjikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat melestarikan hutan kembali. Kelompok tani yang beroleh SK harus dapat menjadi contoh bagi kelompok lainnya. Komitmen untuk tidak lagi melakukan pembakaran harus benar-benar dilaksanakan. Mereka juga harus memiliki rencana kerja usaha.  Komoditas yang akan ditanam di tanah garapan harus sesuai dengan peraturan, yaitu tumpang sari yang bisa dicampur dengan perikanan maupun peternakan. Pengelolaannya juga harus memperhatikan blok-blok perlindungan yaitu wilayah-wilayah mana yang harus dilindungi, misalnya mata air dan tebing. Masa konsesi yang diberikan untuk program perhutanan sosial adalah 35 tahun dan bisa diperpanjang untuk 35 tahun kembali. (Fitri).

 

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar