Reportase

Hitung Kerugian Negara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lahan

Kamis, 19 Apr 2018 | 67 Dibaca

Hitung Kerugian Negara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lahan

BP2LHK Palembang (Palembang, 18/04/2018). Luasnya dampak kerugian negara terhadap kerusakan lingkungan, mendorong banyak pakar berbondong-bondong melakukan kajian terhadap isu ini. Peneliti Balai Litbang LHK Palembang, Nur Arifatul Ulya, telah melakukan beberapa kajian terhadap isu ini sejak tahun 2014. Maka tak salah, bila dia didapuk menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Grup Terfokus (Focus Grup Discussion-FGD) bertema Pemetaan Hidden Population Akibat Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan (SDHL) di Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di hotel Batiqa (Rabu, 18/04/2018).

Dalam pemaparannya, Nur Arifatul Ulya menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan tersebut berdampak signifikan baik bagi negara maupun masyarakat sekitar hutan khususnya di wilayah Sumsel, antara lain pendapatan negara yang menurun, berkurangnya kuantitas pangan, dan penurunan pemanfaatan fungsi hutan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas air dan udara. Selain itu, kerusakan SDHL juga mengakibatkan tingginya ganguan kesehatan bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata kerugian yang diderita responder akibat tergangunya fungsi perlindungan lingkungan hutan rawa gambut adalah Rp. 4.558. 88, 28 per orang per tahun.

Senada dengan Nur Arifatul Ulya, Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumsel, juga membeberkan berapa besar kerugian yang negara alami akibat kerusakan ini. Menurut data yang yang dirilis oleh the Asia Foundation, nilai kerugian yang disebabkan karhutla 2015 mencapai 221.414 triliun, dimana kerugian di sektor kehutanan sebesar 13,348 milyar dan emisi karbon sebesar 15,565 milyar. Lebih lanjut, dia memaparkan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa pembangunan HTI dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan Najib, Amilda Sani memaparkan bahwa penguasaan SDHL oleh korporasi malah membuat masyarakat adat (indigenous people) tersingkir dari lahannya dan membuat mereka harus mengemis di lahannya sendiri. “Mereka diakui secara de facto, tapi mereka tidak punya tanah sebagai identitas diri mereka”, tegas dosen UIN Raden Fatah ini. Dikhawatirkannya, kehilangan identitas diri ini akan mengakibatkan hilangnya local knowledge.

Masukan lain yang disampaikan di FGD ini datang dari Yenrizal Tarmizi, dosen UIN Raden Fattah. Yenrizal menyarankan untuk melihat dampak kerusakan lingkungan dengan membagi masyakat itu ke dalam lingkaran-lingkaran (Ring). “Kan bisa saja kebakarannya di Kalimantan, tapi dampaknya juga ikut dirasakan warga Palembang”, ujarnya. Dijelaskannya ring-ring ini bisa membantu peneliti dalam menginvestigasi dampak kerusakan lingkungan secara lebih efektif.

FGD ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian persiapan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti-peneliti dari Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian yang berjudul  “Pemetaan hidden population terkena dampak dan valuasi ekonomi kerugiannya: sebuah tinnjauan ekonomi politik atas praktik penguasaan sumberdaya hutan dan lahan di Indonesia “, digawangi oleh Handoyo, Yanto Rochmayanto, Fitri Nuratriani, dan Dian Charity Hidayat. FGD ini bertujuan untuk menjaring pengetahuan dan pengalaman para peserta FGD dalam mengidentifikasi hidden population yang terkena dampak pratik penguasaan SDHL di Sumatera Selatan serta mengidentifikasi indikasi kerugian ekonomi yang diterima masyarakat tersebut. Selain itu juga untuk menentukan lokasi penelitian yang cocok sebagai representasi penelitian ini. (Fitri)

Isi Komentar Anda

  • Email tidak akan ditampilkan
  • Komentar akan di Validasi terlebih dahulu oleh Admin sebelum ditampilkan

0 Komentar